Penerimaan Pajak Turun, Indonesia Terus Bergantung Pada Utang

23-05-2018 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, foto : andri/hr

 

 

Penerimaan pajak (tax ratio) yang  terus turun menyebabkan Indonesia akan terus bergantung pada utang. Tahun 2017 penerimaan pajak hanya 9,9 persen dari PDB. Ini yang terendah dalam sepuluh tahun terakhir.

 

Demikian diungkap Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat dihubungi lewat sambungan telepon, Rabu (23/5/2018). Menurutnya, sejak tahun 2017, Indonesia sudah memasuki “krisis fiskal”. Indikasinya adalah naiknya rasio utang terhadap PDB yang pada tahun 2014 sebesar 24,6 peren naik 4,7 persen menjadi 29,3 persen pada akhir tahun 2017.

 

“Kami perkirakan, pada akhir tahun 2019 naik 5,4 persen menjadi 30 persen dari PDB. Sementara penerimaan perpajakan turun setiap tahun. Realitas tersebut, membuat Indonesia sangat tergantung pada utang,” papar Heri lebih lanjut. Butuh kerja keras untuk meningkatkan penerimaan pajak agar naik sebesar satu persen setiap tahun. Indonesia memang harus keluar dari krisis fiskal saat ini, agar kebijakan fiskal bisa lebih efektif.

 

Menurut Anggota F-Gerindra ini, kebijakan fiskal yang ditempuh harus sejalan dengan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berkedaulatan. Intinya, kebijakan fiskal harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

 

Namun, lanjutnya, saat ini ruang fiskal begitu sempit. Tiga fungsi utama fiskal seperti fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi tidak dapat berperan maksimal. “Ini mengakibatkan ruang pengalokasian anggaran sangat terbatas, ruang redistribusi pendapatan dalam mewujudkan keadilan sosial sangat sempit, dan ruang untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi juga sangat terbatas,” jelas Heri.

 

Idealnya, ada sinergi antara kebijakan moneter yang disusun BI, kebijakan fiskal yang disusun Kementerian Keuangan, dan kebijakan sektor riil yang disusun OJK. Ini penting agar kebijakan dapat berjalan dengan lebih baik membangun Indonesia Raya. (mh/sc)

 

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...